Kalurahan Ngipak

NGIPAK (SIDA). Dalam upaya memperkuat tata kelola administrasi dan legalitas hukum di tingkat kalurahan, Pemerintah Kalurahan Ngipak menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi seluruh Pamong Kalurahan pada Selasa (12/5/2026).

Pelatihan yang dimulai pukul 09.00 WIB ini bertempat di Balai Kalurahan Ngipak dan difokuskan pada teknis penyusunan dokumen perjanjian dengan pihak ketiga. Agenda ini dihadiri oleh seluruh jajaran pamong kalurahan.

Materi utama dalam pelatihan ini mengupas tuntas siklus hidup sebuah kontrak atau perjanjian kerja sama. Para peserta dibekali pemahaman mendalam mengenai tahapan krusial, antara lain:

• Tahap Persiapan: Identifikasi kebutuhan kalurahan dan pemetaan profil pihak ketiga.
• Penyusunan Klausul: Perincian hak dan kewajiban secara detail guna menghindari multitafsir di kemudian hari.
• Mitigasi Risiko: Langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi wanprestasi atau kendala dalam pelaksanaan kerja sama.

Salah satu poin paling ditekankan dalam pelatihan ini adalah sinkronisasi durasi kontrak dengan masa jabatan Kepala Desa (Lurah). Sesuai dengan regulasi yang berlaku, ditegaskan bahwa masa berlaku perjanjian dengan pihak ketiga tidak boleh melebihi masa jabatan Lurah yang sedang menjabat.

"Setiap perjanjian harus dirinci dengan sangat jelas. Tidak boleh ada area abu-abu, terutama soal durasi. Masa berakhirnya perjanjian wajib menyesuaikan dengan masa jabatan Lurah guna menjaga stabilitas pemerintahan di periode berikutnya," tegas pemateri dalam sesi tersebut.

Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan administratif yang berpotensi memicu masalah hukum di masa depan. Dengan pamong yang kompeten dalam menyusun dokumen legal, Kalurahan Ngipak optimistis dapat menjalin kerja sama yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dengan berbagai mitra eksternal.